Eksklusivitas Wartawan
Suatu sore menjelang pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pamekasan, saya mengunggah sebuah status di WhatsApp.
Status itu berupa foto karangan bunga yang berisi ucapan selamat dari perusahaan saya bekerja–Kabar Madura–kepada PWI Pamekasan karena telah menyelenggarakan UKW Muda dan Madya 2022 di Hotel Odaita.
Salah seorang kerabat tiba-tiba nyeletuk. “Ada ujiannya juga?” tanyanya. Saya menjawab sekadarnya sambil menyembunyikan rasa kaget.
Terus terang, saya kaget. “Apakah, khalayak tidak tahu-menahu bahwa, menjadi wartawan itu tidak secepat mencetak kartu pers di studio printing?” batin saya.
Tetapi ya, sudahlah. Barangkali, khalayak memang benar-benar tidak tahu.
Wartawan, barangkali, adalah profesi yang rasanya sangat eksklusif. Hal-ihwal di dalamnya hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri.
Dari sudut pandang yang eksklusif ini, barangkali wajar, jika hanya beberapa orang yang tahu bahwa, menjadi wartawan tidak hanya berbekal diterima di perusahaan pers, dibaiat jadi wartawan dengan surat tugas dan disuruh on dalam 25 jam.
UKW dan Relasi Kekuasaan
Terus terang, waktu itu, saya juga tidak tahu kalau wartawan masih diuji kompetensinya–lucunya. Waktu itu, saya sudah setahunan bekerja di perusahaan media.
Sebagai orang yang kerap penasaran terhadap sesuatu secara diam-diam, saya pun termenung. Saya bertanya sendiri, apa yang menyebabkan saya tidak tahu soal UKW ini?
Saya tidak menemukan kesimpulan kecuali dua hal. Pertama, mungkin karena saya kurang membatinkan profesi yang saya jalani dan akhirnya, tidak berpikir untuk mencari tahu seluk-beluk profesi saya.
Kedua, saya bertemu dengan narasi Michel Foucault. Bahwa, momentum politis dan kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan, dan pengetahuan dibentuk oleh momentum politik dan kekuasaan (ruling class).
Dari tinjauan yang paling mendasar, ketidaktahuan ini hanya soal relasi “kekuasaan” saja.
Bahwa, distribusi informasi, pengetahuan dan kesempatan belajar, kerap datang untuk mereka yang berada di lingkaran pemegang kuasa.
Tetapi itulah fakta sebenarnya bahwa, wartawan adalah salah satu “profesi-institusional” yang berkuasa pada jalannya demokrasi. Bahkan, sebagai media kontrol kekuasaan.
Tetapi tampaknya, kesimpulan pertama lebih tepat saat itu bagi saya.
UKW sebagai Narasi Kritik untuk Diri Sendiri
Saya, ikut UKW Muda 2022 yang diselenggarakan oleh PWI dan Diskominfo Pamekasan. Meski ada unsur kata “uji”, saya membayangkannya bukan uji-menguji, tetapi sebagai “kritik”.
Bagaimana tidak, tiga tahun saya menjadi wartawan, saya merasa harus belajar kembali kode etik jurnalistik (KEJ) dan muatan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Merasa bodoh sehingga harus belajar lagi aksentuasi pemberitaan ramah anak. Mengeja kembali secara detail muatan Pasal 19 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kerahasiaan data pasien dan etika publikasi korban kecelakaan, korban penganiayaan dan seterusnya.
Semua itu, saya sadari, semestinya sudah saya kuasai sejak awal menjadi wartawan. Hal di atas itu, sudah saya posisikan sebagai azimat sejak awal. Tetapi, berbagai faktor membuat apa-apa yang harus dipahami menjadi terlupakan.
Sebab itulah, tulisan ini hadir, bahwa bagi saya, UKW bukan sekadar terminologis, tapi lebih dari itu, sebagai narasi kritik bagi saya pribadi.
Posisi “kritik” dan “uji” saya melihatnya berbeda. Memosisikan UKW sebagai ujian atau uji-menguji tampaknya adalah wilayah kognitif. Sementara memosikan UKW sebagai kritik, tampaknya berada di wilayah dialektis.
Proses dialektika ini dihadirkan oleh para “penguji”, dan saya berterima kasih, sebab kritik ini akan dan mungkin terus terngiang-ngiang ke depan dan akan terlupakan bilamana telah menyatu ke dalam batin.
“Rasanya, tidak ada seseorang akan melakukan kesalahan apabila prinsip-prinsip kebenarannya sudah ia batinkan.” — sebuah intisari Bab 1-3 dari Novel Multatuli, “Max Havelaar”.(*)
*Ongky Arista UA, wartawan Kabarmadura.id
